Bantuan KIP Masih Bergulir atau Tidak…?

MENDOBARAT – Samsul (55) warga Cengkong Abang Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka, salah satu orang tua siswa SMP penerima bantuan dari Kartu Indonesia Pintar (KIP) mempertanyakan apakah program pusat tersebut masih bergulir atau tidak.

Hal ini ia pertanyakan karena sejak anaknya sekolah di SMPN Petaling, terdata sebagai peserta KIP. Namun baru sekali anaknya menerima dana bantuan yang dicairkan di BRI Cabang Petaling yaitu 2 tahun silam.

“Anak saya kelas IX SMPN 1 Desa Petaling, baru sekali menerima bantuan KIP yakni saat masih duduk di kelas VII. Namun, setelah itu tidak pernah lagi kami mendapat pemberitahuan dari pihak sekolah mengenai pencairan KIP,” keluh Samsul yang hanya menjadi petani sayur untuk menghidupi keluarganya sehari-hari.

Samsul mengaku dirinya merasakan sangat berat jika harus menyekolah anaknya ke jenjang lebih tinggi, apalagi dengan profesinya sebagai seorang petani sayur.

“Anak saya bercita-cita ingin menyambung ke SMEA setelah tamat SMP nanti. Tapi mau bagaimana saya juga tak mampu lagi menyekolahnya,” tutur Samsul.

Ia sangat berharap bantuan KIP tersebut terus bergulir. Namun sayangnya ia tidak tahu apakah bantuan itu masih berlanjut atau tidak.

“Kata anak saya pihak sekolah memintakan dirinya agar menfotokopi kartu pintar, tetapi tidak diberitahukan maksudnya apa,” tambah Samsul.

Menurutnya, bukan hanya anaknya saja yang tidak lagi mendapat pemberitahuan soal pencairan KIP ini. Beberapa orang tetangganya juga mengalami hal demikian.

Dikatakannya, untuk biaya sekolah anaknya ia mengandalkan bantuan PKH yang diterima setiap 3 bulan sekali.
“Besaran bantuan ini, tidak tentu. Kadang saya terima Rp300 ribu lebih, dan baru-baru ini saya cuma dapat PKH Rp200 ribu lebih dari panitia PKH,” pungkas Samsul.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung M Soleh menjelaskan, bahwa KIP diberikan sebagai penanda/identitas penerima bantuan pendidikan PIP. Kartu ini memberi jaminan dan kepastian anak-anak usia sekolah terdaftar sebagai penerima bantuan pendidikan.

Ia menambahkan, bantuan KIP ini diberikan satu tahun sekali bagi siswa dari keluarga tak mampu. Untuk jenjang SMA sebesar Rp1 juta, sedangkan SMP berkisar Rp750 ribu.

“Bantuan akan berlanjut meski siswa ini telah lulus SMP dan melanjutkan sekolah ke tingkat SMA,” jelas Soleh.

Sementara Ketua LSM Anti Korupsi Peduli Pejabat Daerah Bangka Belitung, Zainuddin Pay, mensinyalir ada kejanggalan dalam proses bantuan KIP di SMPN 1 Petaling tersebut. Ia mengatakan jika memang ada hal-hal yang mencurigakan dengan proses bantuan KIP ini, warga jangan takut melaporkannya.

“Masyarakat juga dapat membantu pengawasan PIP dengan melaporkan hal yang dianggap tidak sesuai ke pihak berwenang,” tegasnya. Pay sangat menyayangkan jika bantuan bagi warga miskin tersebut diselewengkan oleh oknum tidak bertanggungjawab untuk kepentingan pribadi semata.

“Saya mendesak Kejati Babel dan KPK menyoroti masalah ini, jangan sampai hak orang miskin disalahgunakan,” tandas Pay. (ioa/6)